KRISIS AIR BERSIH DI NEGARA KAYA AIR

Pendahuluan
Air, benda ini yang menjadi alasan mengapa jutaan penduduk dunia di belahan bumi selatan yang notabene merupakan tempat hidup orang-orang miskin menderita kelaparan setiap harinya. Air juga disinyalir menjadi alasan negara adidaya mempertahankan pengaruhnya dengan melakukan invasi militer terhadap negara yang memiliki potensi air yang besar. Sebanyak 1,8 juta anak mati tiap tahunnya karena diare yang diakibatkan oleh buruknya sanitasi air. Sekitar 1,1 milyar orang di negara berkembang tidak memiliki akses yang cukup untuk air, dan 2.6 miliar kekurangan sanitasi dasar.
Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Beberapa minggu terakhir ini berbagai media masa cetak maupun elektronik sering sekali diberitakan masalah kekeringan di berbagai daerah di Indonesia, baik itu di daerah perkotaan maupun di perdesaan sehingga terkait juga dengan ketersediaan air untuk irigasi. Krisis air bersih memasuki musim kemarau 2011 di Provinsi Jawa Timur, semakin meluas. Tidak hanya Kabupaten Probolinggo dan Gresik, krisis air bersih pada puncak musim kemarau ini juga mulai merambah kawasan barat seperti Kabupaten Madiun, Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo.(15 Sept 2011) Beberapa hari terakhir Jakarta dilanda krisis air bersih. Akibat jebolnya tanggul di Saluran Tarum Barat di pintu air Pondok Kelapa, Jakarta Timur (1/9), pasokan air untuk PT Aetra dan PT Palyja terganggu.(1 Sept 2011) Nusa Tenggara Timur (NTT) juga mulai dilanda kekeringan. Dampak yang mengikutinya jelas. Rawan pangan melanda dan krisis air bersih meluas. Sumber-sumber air mengering, apalagi kalau hutan di sekitarnya sudah digunduli akibat ulah manusia yang egois, maka semakin lengkaplah masalah krisis air bersih ini.Tidak terkecuali Kabupaten Banyumas, pada awal September 2011 desa Karangsemi kecamatan Kebasen juga harus mengantri air bersih, desa Suro kecamatan Kalibagor dan kemarin sudah mulai menyebar ke kecamatan-kecamatan yang lain sehingga pemda harus memasok air bersih (Metro TV, 17 Sept 2011)

Dilema Masyarakat Indonesia
Indonesia berada pada urutan ke-5 negara kaya air di dunia setelah Brasil, Rusia, Cina, dan Kanada. Ini membenarkan fakta sejarah bahwa sejak dulu Indonesia terkenal sebagai negara maritim yang luas, dengan ketersediaan air permukaan sekitar 15.500 meter kubik per kapita per tahun, jauh melebihi rata-rata dunia yang hanya 600 meter kubik per tahun (Data Kementerian Pekerjaan Umum, 2006). Namun ironisnya, beberapa hasil studi para ahli melalui Forum Air Dunia memprediksi bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang terancam akan mengalami krisis air pada 2025 mendatang. Mengapa?
Beberapa ahli menemukan, paradoks “kekayaan” air Indonesia ini terjadi karena masyarakat lemah dalam hal pengelolaan air. Laju kebutuhan sangat pincang dibandingkan tingkat ketersediaan. Hal ini tentunya erat kaitannya dengan konsumerisme masyarakat perkotaan, pola pembangunan dan tata kota yang buruk, serta regulasi penggunaan air tanah yang lemah. Daya beli sebagian besar masyarakat, khususnya di kota terhadap air sangat memadai, sehingga tingkat konsumsi sangat tinggi, baik untuk kebutuhan sehari-hari, energi dan pabrik, rekreasi, maupun irigasi.Sementara petani di sebagian besar daerah merasa ketersediaan air untuk irigasi sudah cukup hingga pesta panen, tanpa memperhitungkan datangnya musim kemarau yang bisa mengancam pertumbuhan tanaman pada musim berikutnya, sehingga mereka enggan menyimpan kelebihan suplai air.
Di tengah himpitan perekonomian yang belum juga lepas dari keterpurukan, pencabutan berbagai subdidi oleh pemerintah, mahalnya berbagai kebutuhan pokok, sekarang masyarakat Indonesia dihadapkan pada permasalahan berikutnya yaitu berkurangnya pasokan air bersih baik di perkotaaan maupun di perdesaan. Mahalnya harga air bersih di kota yang diperoleh dengan mengantri, jauhnya sumber air yang harus ditempuh oleh daerah pelosok sungguh menyesakkan dada di tengah krisis multidimensional ini. Pertanyaan yang layak kita ajukan adalah di mana penguasa?

Mengurai Akar Masalah
Dikatakan oleh Tusy A.Adibroto, pakar lingkungan sekaligus Sekretaris Dewan Riset Nasional, secara umum, permasalahan air bersih di Indonesia adalah pertama masalah kuantitas, yang terkait dengan terjadinya banjir pada saat musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.
Pada saat banjir, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan air bersih yang layak konsumsi khususnya bagi mereka yang menggunakan sumur-sumur gali karena airnya tercemar oleh air banjir,” kata Tusy pada program siaran radio Iptek Voice, 14 September 2011, di Studio Mini Kemenristek.
Kedua, permasalahan kualitas, yaitu karena sungai-sungai yang umumnya dipergunakan sebagai air baku air minum oleh Perusahaan Air Minum / PAM semakin lama semakin menurun kualitasnya akibat pembuangan air limbah baik oleh masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai maupun dampak dari pembuangan air limbah industri yang tidak diolah secara benar.
Kekeringan yang menyebabkan krisis air bersih tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja melainkan sudah mencapai pelosok desa seperti yang saat ini banyak di liput di berbagai stasiun televisi. Kekeringan sudah dirasakan oleh masyarakat pelosok desa di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi.
Banyak yang mencari dalih krisis air merupakan akibat dari perubahan iklim dan pemanasan global. Akan tetapi, para ahli tidak sependapat dan justru mengatakan pola konsumsilah yang memegang tanggung jawab utama terancamnya suatu negara oleh krisis air.
Sebenarnya kalau kita mau jeli dalam memandang permasalahan krisis air bersih di Indonesia ada banyak factor yang saling terkait dan berurai yang menjadi penyebabnya, antara lain:
  1. Musim kemarau yang berkepanjangan sehingga menyebabkan kekeringan
Kekeringan tidak hanya berpengaruh kepada lahan pertanian dan perkebunan, tetapi juga mempengaruhi secara langsung kepada kehidupan manusia, yakni tersedianya air yang merupakan keperluan langsung kehidupan manusia sehari-hari.
  1. Rusaknya Kawasan Resapan Air
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai eksploitasi berlebihan terhadap kawasan resapan menjadi pemicu krisis air di Pulau Jawa. Bukanny diperbaiki, kawasan resapan air malah dihancurkan.
  1. Revitalisasi pertanian dengan pengunaan pestisida yang berlebihan merusak kualitas air tanah.
  2. Lemahnya pola pengelolaan air bersih di Indonesia
Sebagian Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memegang fungsi penyangga sudah rusak karena pembangunan, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta penebangan liar di beberapa daerah penting. Data Kementerian PU tahun 2006 menunjukkan, tingkat kerusakan DAS secara nasional meningkat dari 13,1 juta ha pada 1992, menjadi 18,5 juta ha. Terubahnya fungsi sebagian DAS sangat mempengaruhi volume ketersediaan air permukaan yang seharusnya dapat dikonservasi. Akibatnya sangat masuk akal, semakin defisitnya persediaan air di daerah kekurangan air, dan semakin berkurangnya persediaan air di daerah surplus. Indikasi yang paling nampak adalah, menghilangnya fungsi hidrologi DAS.
  1. Konsumsi Air Kemasan yang mengancam persediaan air bersih
Penggunaan air minum dalam kemasan secara besar-besaran dinilai akan membahayakan keberlangsungan sumber daya air karena menggunakan air tanah dalam sebagai sumber airnya.   "Hal ini diperparah dengan kondisi masyarakat yang tidak bisa lagi secara langsung menggunakan air sungai sebagai sumber air minum. Sehingga masyarakat cenderung untuk menggunakan air minum dalam kemasan sebagai substitusi," kata Direktur Pengairan dan Irigasi Bapenas Donny Azdan dalam talkshow interaktif "Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sumber Daya Air secara Terpadu" di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (3/5/2011).  
  1. Penggundulan hutan yang akan mengurangi penyerapan air hujan
Dengan terkuranginya penyerapan air hujan, maka akan mengurangi pasokan air bersih layak minum sehingga terjadilah krisis air bersih
  1. Privatisasi air yang menimbulkan kerusakan lingkungan
Adanya privatisasi air malah menimbulkan kerusakan lingkungan yang begitu parah karena terjadi kerusakan keseimbangan lingkungan di daerah hulu. Adanya eksploitasi air bawah tanah oleh perusahaan-perusahan tanpa adanya reklamasi yang menyebabkan sumur-sumur warga di sekitarnya menjadi kering.

Ternyata penyebab terjadinya krisis air bersih sangat kompleks, padahal air merupakan kebutuhan dasar rakyat. Karena itu, negara harus menjamin ketersediaan atau pasokan air untuk rakyat. Dalam konstitusi kita, khususnya pasal 33 UUD 1945, air dimasukkan sebagai sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan wajib dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Tetapi persoalan air bersih untuk rakyat masih sering jadi masalah. Kita masih sering menyaksikan rakyat menjerit karena pasokan air bersih terganggu. Sering pula kita mendengar rakyat menjerit karena kenaikan tarif air. Inilah yang terjadi baru-baru ini di Makassar, Sulawesi Selatan.
Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu ancaman terbesar saat ini dalam masalah pasokan air bersih yang terganggu adalah privatisasi. Dengan berbagai alasan, pemerintah mulai melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan dan pemasaran air bersih. Padahal, keterlibatan swasta tentu tidak luput dengan motif mencari keuntungan.
Di Jakarta, pemerintah mulai melakukan privatisasi air sejak tahun 1998. Alasannya: perbaikan kualitas layanan air bersih bagi warga. Karenanya, PDAM Jakarta lalu menandatangani kerjasama dengan dua perusahaan swasta: Suez Environnement (Perancis) dan Thames Water (Inggris). Kerjasama itu berlangsung hingga 2023 (25 tahun).

Strategi Penanggulangan Krisis Air Bersih
Untuk mengatasi krisis air bersih perlu dilakukan penyelamatan lingkungan, termasuk di antaranya  penyelamatan sumber-sumber air, harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.Upaya penyelamatan lingkungan demi mengatasi krisis air bersih dapat dilakukan melalui menggalakkan gerakan hemat air; menggalakkan gerakan menanam pohon seperti one man one tree (selama daur hidupnya pohon mampu menghasilkan 250 galon air).
Konservasi lahan, pelestarian hutan dan daerah aliran sungai (DAS); pembangunan tempat penampungan air hujan seperti situ, embung, dan waduk sehingga airnya bisa dimanfaatkan saat musim kemarau.Mencegah seminimal mungkin air hujan terbuang ke laut dengan membuat sumur resapan air atau lubang resapan biopori; mengurangi pencemaran air baik oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian maupun pertambangan; pengembangan teknologi desalinasi untuk mengolah air asin (laut) menjadi air tawar.Kesemua itu mesti dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan dan sesegera mungkin.
Masyarakat di perkotaan dihimbau untuk membuat sumur-sumur resapan di setiap rumah sehingga bila musim kering tiba, mereka yang menggunakan sumur tanah dapat mempunyai cadangan air dalam waktu yang lebih lama. Dapat juga dengan menampung air hujan di tangki-tangki penampungan yang dibuat di setiap rumah. Tapi semua hal tersebut menjadi sia-sia apabila sumber-sumber air tanah masih diserahkan kepada swasta alias privatisasi yang justru semakin membuat rakyat kesulitan air bersih..

Islam sebagai solusi Tuntas
Dalam pandangan Islam, air merupakan kebutuhan mendasar manusia yang wajib dipenuhi oleh penguasa sebagai wujud atas kepengurusan terhadap ummat. Sebagamana sabda Rasullah SAW yang artinya “Seorang pemimpin ibarat penggembala dan ia akan dimintai atas apa yang diurusnya/digembalakannya”. Tidak sepantasnya seorang penguasa mengabaikan pelayanan terhadap rakyatnya. Air bersih sangat dibutuhkan ummat selain untuk kebutuhan sehari-hari,tentunya air bersih dan suci sangat vital untuk thoharoh bagi masyarakat muslim.
Di dalam sistem ekonominya, Islam membagi kepemilikan dengan kepemilikan umum, pribadi dan negara. Kepemilikan umum di antaranya mencakup fasilitas umum dan sumber daya vital atau yang jumlahnya besar. Rasulullah bersabda: “Manusia berserikat dalam tiga perkara yaitu air, padang rumput dan api”(H.R.Abu Daud) ‘Illat hadits tersebut adalah sumber daya vital di mana ada kepentingan umum atasnya. Oleh karena itu qiyas hadits tersebut juga mencakup sumber energi yang vital, hutan yang melindungi sumber daya air sampai rawa-rawa tempat parkir air. Semua ini masuk kategori milik umum. Kepemilikan umum ini tidak boleh “dialihkan” oleh negara yang mengelolanya kepada pihak lain (menjadi milik pribadi baik swasta nasional atau asing) sehingga kawasan vital yang menjadi siklus air tetap terjaga.
Dengan demikian di dalam Daulah Khilafah Islamiyah kekeringan dapat dicegah dan diminimalisir karena kawasan-kawasan vital yang berfungsi sebagai hidrologis tetap terjaga dengan adanya negara sebagai pemilik dan pengelola. Kesedihan para petani akan kekeringan dapat teratasi karena negara menerapkan sistem politik pertanian yang tangguh. Dengan intensifikasi pertaniannya, negara senantiasa memperhatikan keberadaan sarana untuk pengairan seperti sumur dalam, hujan buatan, interkoneksi jaringan air minum, desalinasi air laut, early warning system, maupun sistem manajemen penanggulangan bencana sebagai alternatif penanggulanan kekeringan. Selain itu negara juga menyediakan obat-obatan pertanian guna merangsang kwalitas pertumbuhan tanaman akibat kekeringan semisal: Nutrisi Organik yang mampu menekan penggunaan air.
Dan tidak tentunya Daulah Khilafah Islamiyah tidak akan menyerahkan pengurusan air kepada pihak swasta karena fungsi Negara dalam Islam adalah pelayan dan pengatur urusan rakyatnya bukan sebagai fasilitator kepentingan bisnis dengan mengorbankan hajat hidup orang banyak. Betapa rindunya kaum muslimin hidup dalam naungannya. Semoga Allah SWT menyegerakan tegaknya institusi pelindung ummat ini melalui tangan-tangan kita. Allohumma Amiiin…
Wallahu a’lam bishawab.









Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jasa SEO Terbaik Dengan Harga Murah